---

DOSA BESAR PEJABAT MEMBOHONGI PUBLIK

Versi Ilmiah Buletin Dakwah Kontemporer

---

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Definisi Kebohongan dalam Perspektif Islam
3. Dalil Al-Qur’an & Hadis tentang Haramnya Bohong
4. Fenomena Kontemporer: Kebohongan Pejabat
5. Analisis Ilmiah: Mengapa Pejabat Bohong?
6. Dampak Sosial, Politik, dan Keagamaan
7. Status Hukum: Bohong sebagai Dosa Besar
8. Solusi Perbaikan: Jalan Taubat & Reformasi Integritas Publik
9. Penutup
10. Catatan Kaki (Footnote)
11. Daftar Pustaka

---

1. Pendahuluan

Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam tata kelola negara. Ketika pejabat publik berbohong—baik dalam laporan jabatan, data resmi, janji politik, atau penjelasan atas kebijakan—maka terjadilah kerusakan moral dan administratif yang serius. Dalam Islam, berbohong (al-kadzhib) termasuk dosa besar, apalagi bila dilakukan oleh pemimpin yang memegang amanah umat. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pemimpin adalah ra’in (penggembala) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya[^1].

---

2. Definisi Kebohongan dalam Perspektif Islam

Dalam literatur fikih dan akhlak, al-kadzhib didefinisikan sebagai:

“الإِخْبَارُ بِوَاقِعٍ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ”
“Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.”[^2]

Jika seseorang menyampaikan informasi palsu dengan kesadaran penuh, maka ia telah melakukan kedustaan yang diharamkan. Bila kebohongan itu berdampak pada rakyat, maka dosanya berlipat karena mengandung kezaliman.

---

3. Dalil Al-Qur’an & Hadis tentang Haramnya Bohong

a. Al-Qur’an: Larangan Berdusta

1. QS. Al-Baqarah 42

   وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
   “Janganlah kalian mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahui.”[^3]

2. QS. An-Nahl 105

   إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
   “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah.”[^4]

Ayat ini menunjukkan bahwa kedustaan adalah tanda lemahnya iman.

---

b. Hadis: Dusta Menghancurkan Kepemimpinan

1. Hadis Muttafaq ‘Alaih

   وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ
   “Celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya.”[^5]

Jika untuk candaan saja diancam celaka, maka dusta pejabat kepada rakyat jauh lebih besar dosanya.

2. Hadis tentang Tanda Orang Munafik

   آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ...
   “Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta...” (HR. Bukhari-Muslim)[^6]

---

4. Fenomena Kontemporer: Kebohongan Pejabat

Bentuk-bentuk kebohongan pejabat era modern meliputi:

1. Manipulasi data (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan).
2. Kebohongan politik (janji palsu, pernyataan publik tidak sesuai fakta).
3. Rekayasa narasi untuk menutupi skandal.
4. Klaim prestasi palsu atau sertifikat/ijazah palsu.
5. Disinformasi terstruktur melalui media, buzzer, atau propaganda digital.

Fenomena ini meningkat di era digital karena kemudahan penyebaran informasi dan kecenderungan pemerintah mempertahankan citra, bukan kinerja.

---

5. Analisis Ilmiah: Mengapa Pejabat Bohong?

a. Faktor Psikologis

• Ketakutan kehilangan jabatan atau reputasi.
• Keinginan mempertahankan citra sempurna.
• Ego kekuasaan.

b. Faktor Sistemik

• Budaya politik transaksional.
• Kurangnya mekanisme audit dan akuntabilitas.
• Tekanan elite atau kelompok kepentingan.

c. Faktor Moral

• Lemahnya kesadaran iman dan akhlak.
• Tidak memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak privat.

---

6. Dampak Sosial, Politik, dan Keagamaan

a. Dampak Sosial

• Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
• Pola imitasi: rakyat meniru pejabat yang normalisasi kebohongan.
• Meningkatnya polarisasi akibat hoaks dari penguasa.

b. Dampak Politik

• Legitimasi kekuasaan melemah.
• Kebijakan publik gagal karena data yang disampaikan palsu.
• Demokrasi rusak oleh disinformasi terstruktur.

c. Dampak Keagamaan

• Pejabat menjadi contoh buruk bagi umat.
• Munculnya fitnah dan keguncangan moral publik.
• Dosa besar karena berdampak pada jutaan orang (disebut mazhālim).

---

7. Status Hukum: Bohong sebagai Dosa Besar

Para ulama menggolongkan dusta pejabat sebagai dosa besar karena:

1. Dampaknya luas (mudarat publik).
2. Mengandung pengkhianatan amanah.
3. Menipu rakyat adalah bentuk kedzaliman nyata.

Imam Al-Ghazali menyebut bahwa pemimpin yang menipu rakyat termasuk dalam kategori “pengkhianat amanah yang besar dosanya”[^7].

---

8. Solusi Perbaikan: Jalan Taubat & Reformasi Integritas Publik

a. Solusi Spiritual

1. Taubat nasuha

   • Mengakui kesalahan
   • Berhenti dari kebohongan
   • Mengoreksi informasi di hadapan publik
   • Bertekad tidak mengulanginya

2. Memperbanyak istighfar dan muhasabah jabatan.

b. Solusi Moral

• Pembinaan akhlak pejabat melalui pendidikan etika Islam.
• Penegasan bahwa amanah jabatan adalah ujian akhirat.

c. Solusi Sistemik

• Transparansi data publik (open data governance).
• Audit independen dan penguatan lembaga pengawas.
• Sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja memberikan informasi palsu.

---

9. Penutup

Bohong bukan sekadar kesalahan lisan, tetapi kerusakan moral yang menghancurkan masa depan bangsa. Ketika pejabat berdusta, ia bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga melakukan dosa besar dalam pandangan Islam. Solusinya bukan sekadar hukum positif, tetapi pembenahan iman, amanah, dan integritas sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab.

---

10. CATATAN KAKI (FOOTNOTE)

[^1]: HR. Bukhari no. 893.
[^2]: Lihat: Al-Jurjani, At-Ta‘rifat, h. 45.
[^3]: Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah: 42.
[^4]: Al-Qur’an, QS. An-Nahl: 105.
[^5]: HR. Abu Dawud no. 4990.
[^6]: HR. Bukhari no. 33; Muslim no. 59.
[^7]: Al-Ghazali, Ihya’ `Ulum ad-Din, Bab Adab al-‘Umara’.

---

11. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ghazali, Ihya’ `Ulum ad-Din.
2. Al-Jurjani, At-Ta‘rifat.
3. Ibn Hajar, Az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir.
4. An-Nawawi, Riyadhus Shalihin.
5. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
6. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud.
7. Bukhari-Muslim, Shahihain.
8. Philip Pettit, Republicanism (analisis politik tentang kekuasaan dan integritas).
9. OECD, Public Integrity Handbook (kajian kontemporer tata kelola pemerintahan).

---